Hindari Konflik,Daerah Perbatasan Perlu Dilakukan Pembangunan
BAGANSIAPIAPI - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) kabupaten Rohil,Wazirwan Yunus mengatakan, hingga saat ini terdapat sejumlah kawasan perbatasan yang memiliki masalah dan perlu diselesaikan. Umumnya kawasan perbatasan itu terjadi berkaitan dengan faktor atau kondisi menyangkut titik tapal batas yang ada sehingga terkesan salah satu pihak mengklaim satu daerah sebagai bagian dari wilayah masing-masing.
"Memang masih ada beberapa titik yang saat ini ada masalah perbatasannya seperti di perbatasan antara Labuhan Batu Selatan dengan kepenghuluan Tanjung Sari, kecamatan Tanjung medan. Namun kita tetap berpegang pada titik koordinat patok 153 .Pemetaaan kawasan perbatasan berikut dengan kerawanannya harus segera dilaksanakan agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di lapangan. "Memang kalau menyangkut penyelesaian soal batas bila antar kabupaten sudah bukan wewenang dari kabupaten lagi tapi diperlukan peran serta dari propinsi dan yang menentukan akhirnya adalah pemerintah pusat," demikian dijelaskan kepala BPPD Rohil,Wazirwan Yunus ,Selasa (19/1) di Bagansiapiapi.
Beberapa daerah yang rawan dengan isu perbatasan adalah di antara perbatasan kepenghuluan Sei Meranti kecamatan Tanjung Medan dengan Rokan Hulu, dusun Podo Rukun kepenghuluan Pasir Limau Kapas (Palika), kecamatan Palika serta perbatasan terluar yang perlu diperhatikan seperti keberadaan pulau Jemur.
"Kalau soal perbatasan yang terjadi di Sei Meranti-Rohul kalau dlihat ada kepentingan oknum tertentu, dimana adanya pemuda tempatan membangun kantor sebuah organisasi di wilayah kita. Memang hal ini harus diselesaikan agar tak terjadi hal yang berbahaya karena yang berhak membangun sebuah kantor instansi, atau lembaga merupakan kewenangan dan koordinasi dari pemerintah agar tidak menimbulkan konflik," kata Wazirwan.
Kedepan, dikatakannya pihaknya akan memetakan potensi kerawanan perbatasan di kawasan yang ada di kabupaten Rohil. Tidak hanya menyangkut antar daerah di propinsi Riau tapi juga antar propinsi maupun menyangkut perbatasan dengan negara luas. "Keberadaan pulau Jemur harus tetap diperhatikan jangan sampai ada klaim sebelah pihak dari negara lain," katanya. (Mpr/Af)
