Manfaatkan ADD dan DD Untuk Memaksimalkan Pembangunan Desa
BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) meminta pemerintah desa yang ada untuk tetap memaksimalkan pembangunan diberbagai sektor dimasing-masing desa dengan memanfaatkan anggaran dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Hal ini disebabkan kondisi keuangan pemkab Rohil tengah memprihatinkan akibat terjadinya pengurangan dana bagi hasil (DBH) disekotor Migas.
"Kita minta pemerintah desa tetap semangat untuk membangun dengan menggunakan dana desa masing-masing. Janganlah desa itu terlalu berharap banyak untuk pembangunan dari pemeirntah diKarena saat ini kondisi keuangan daerah belum stabil," Kata Wakil Bupati (Wabup) Rohil, Drs Jamiluddin, Akhir pekan lalu, di Bagansiapiapi.
Dikatakan, Meski tahun ini terjadi defisit namun kita tetap bersyukur karena untuk desa tetap memiliki anggaran baik itu dari pemerintah pusat, propinsi, maupun daerah. "Untuk sementara waktu manfaatkanlah anggaran itu untuk memaksimalkan berbagai pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak," Pesannya.
Mengenai sasaran pembangunan memang terlebih pada insfraruktur berada diwilayah pedesaan. Untuk itulah agar kondisi ini dipahami dan meminta ADD dan DD untuk digunakan mengarah kepada kebutuhan Urgent sebuat desa. "Kita pikir dengan dana diatas Rp1 Milliar setiap desa bisa membangun semenisasi, jembatan serta insfraruktur lainnya dengan cepat tanpa terpengaruh dengan yang namanya defisit anggaran," Sebut Pria yang akrap disapa Ongah Jamil itu.
Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi memberikan apresiasi kepada anggota Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dengan memberikan motivasi untuk semangat membangun kepada desa diberbagai sektor. "Saya memberikan apresiasi kepada anggota dewan, Hendriza yang memberikan semangat kepada pihak desa untuk terus membangun melalui komentar yang disampaikannya dimedia massa," Ucapnya.
Untuk KUPA/PPAS sendiri dari total Rp2,9 Triliun hanya tinggal Rp2,3 Triliun dalam anggaran perubahan yang sudah disepakati. "Ini tentunya akan berlangsung sampai tahun 2017 mendatang. Gambaran kita tahun depan itu hanya sekitar Rp1,2 Triliun yang tentunya lebih parah dari tahun 2016 ini," Pungkasnya. (Dpr/Af)
