PAD Mengalami Penurunan, APBD Rohil 2016 Disahkan 2,6 Triliun
BAGANSIAPIAPI - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tahun 2016 disahkan DPRD Rohil sebesar 2,6 Triliun dalam sidang paripurna DPRD Rohil, Selasa (22/12) tengah malam digedung DPRD Rohil, Jalan Merdeka, Bagansiapiapi. Angka ini mengalami penurunan dari APBD rohil tahun 2015 yang disahkan sebesar 2,7 triliun.
Paripurna yang dimulai dari pukul 23.50 Wib dan berakhir pukul 02.00 wib tengah malam itu dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan didampingi wakil DPRD Rohil Abdul Kosim, Syarifuddin serta dihadiri oleh Bupati Rohil H Suyatno Amp, Plt Sekda Drs H Surya Arfan Msi, Sekwan DPRD Rohil H Syamsuri Ahmad S Sos Msi, Para kepala Dinas/Badan/ Kantor dilingkungan pemkab Rohil.
Ketua harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohil, Darwis Syam dalam penyampaiannya mengatakan, hasil pembahasan Rancangan Anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2016 pemkab rohil mengajukan anggaran dengan struktur PAD yang direncanakan Rp2,184 Triliun lebih dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp1,044 triliun lebih dan belanja langsung Rp1,804 triliun lebih.
Penerimaan biaya daerah sebesar Rp716 Miliar lebih yang disertai pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp26 Miliar lebih. Namun, setelah dilakukan pembahasan struktur anggaran RAPBD angkanya mengalami pergeseran. Pergeseran itu dikarenakan struktur PAD mengalami penurunan sehingga PAD ditetapkan sebesar Rp1,721 triliun lebih.
Kemudian belanja daerah juga mengalami penurunan dan ditetapkan sebesar Rp2,696 triliun lebih, penerimaan pembiayaan daerah juga ikut mengalami penurunan dan hanya ditetapkan sebesar Rp975 miliar. Rumusan yang disampaikan oleh Banggar DPRD Rohil itu mendapat persetujuan dari Fraksi Golkar, PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, Fraksi gabungan nasional persatuan indonesia dan fraksi gabungan nurani nasionalis.
Sementara itu, Bupati Rohil H Suyatno Amp menyampaikan, muatan APBD 2016 pada dasarnya untuk mewujudkan visi dan misi yang menitik beratkan pada program prioritas daerah yang sejalan dengan program nasional. Dirinya berharap kepada SKPD untuk lebih aktif menjemput anggaran baik dari pusat maupun dari Propinsi, "harapnya. (Dpr/Af)
