Pemda Siak Adakan Rapat Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Laporan SP4N
SIAK-Pengawasan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya Penyimpangan, dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan aparat Pemerintahan Daerah (PEMDA) serta mengurangi potensi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.
Demikian dikatakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. SIAK, H Fauzi Asni dalam rapat pembentukan tim pengelolaan pengaduan Laporan SP4N, di Ruang rapat Raja Indra Pahlawan Kamis (01/09/2016). “Barang ini adalah model baru, bahwa masyarakat bisa mengadukan segala hal yang misalnya mungkin merugikan kepentingan publik, dengan kata lain berkaitan dengan pelayanan publik", Ujarnya.
Barang yang dimaksudkan yakni LAPOR ( Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), ini merupakan layanan penyampaian semua aspirasi pengaduan masyarakat secara online yang dapat diakses melalui web, fb, email, twiter dan lain sebagainya. dan untuk menampung segala macam pengaduan tersebut diperlukannya orang-orang yang berpotensi yang dapat mengoperasikan LAPOR ini.
Dalam rapat tersebut beliau sampaikan bahwa sebagai aparat Pemerintah tugas ini akan dilaksanakan, dalam satu minggu ke depan sudah akan terbentuk tim sebagai admin yang dipilih dua orang perwakilan dari setiap satker, dan akan di SK kan oleh Bupati Siak H Syamsuar.
Selain itu, akan ditunjuk dua orang pejabat penghubung yang memenuhi kriteria diantaranya Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), mampu mengelola pengaduan yang diteruskan oleh admin dan melapor kepada pimpinan, mampu memahami dan mengoperasionalkan aplikasi sistem lapor, memiliki kemampuan komputer yang handal, memiliki kemampuan penguasaan informasi teknologi yang berbasis web.
Dan juga, memiliki kecakapan dalam menjawab pengaduan pada organisasi penyelenggara, dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. SIAK- Pengawasan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam praktik, pengelolaan pengaduan masyarakat di masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan publik belum efektif dan terintegrasi.
"Kita pegawai ini diibaratkan seperti ikan di dalam akuarium, yang diintai dari setiap sisi" tutup beliau.(dpr/adv/hms)
