Pemkab Rohul Tengah Godok Ranperda Organisasi Perangkat Daerah
ROKAN HULU-Pemkab Rokan Hulu (Rohul) kini tengah melakukan penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diperkirakan penyusunannya akan menyebabkan perampingan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ranperda organisasi perangkat daerah merupkan tindak lanjut dari implementasi Undang-undang 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah.
Aturan tersebut dipertegas dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Mentri Dalam Negeri nomor 061 tahun 2016, semua dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD KUA-PPAS dan APBD 2017 harus sudah mengacu pada OPD yang baru.
Menurut Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Rokan Hulu Nifzar, Penyusunan OPD baru sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2014, kini pemerintah telah selesai melakukan meping, validasi dan skoring untuk menyesuaikan kewenangan unsur serta tanggung jawab SKPD.
"Dari hasil meping validasi dan skoring yang dilakukan tim validasi yang dilakukan biro hukum dan tata organisasi dan Bapeda terdapatlah skoring dari setiap SKPD yang menunjukan analisas beban kerja yang menunjukan analisas jabatan pada satu instutiusi sehingga menghasilkan instansi bertipe A,B dan C," jelas Kepala BAPEDA Rohul Nifzar ditemui Usai Musrembang RPJMD Di Convention Hall Masjid Agung Nasional Islamic Center (MANIC) Rohul.
Lebih lanjut Nifzar menjelaskan, dari hasil skoring yang telah dilakukan tim, hasil sementara yang diperoleh, terjadi perampingan terhadap OPD yang ada di lingkungan Pemkab Rohul, dari 36 SKPD yang ada saat ini menjadi 24 OPD setelah dilakukan validasi dan skoring sesuai UU 23 tahun 2014 dan PP 18 2016.
Namun setelah hasil diperoleh, ada masukan dari beberapa SKPD untuk merevisi kembali OPD yang sudah di susun, karena ada data dan informasi yang penting tetapi belum masuk dalam maping yang dilakukan sehingga harus dilakukan revisi ulang terkait beban kerjanya.
"Contohnya fungsi pelayanan infrastrukutr dan sumber daya air, itu hanya satu kewewnangan yang berada di Dinas bina marga, cipta karya dan sumber daya air, secara skoring TRCK dan Dinas Bina Marga yang ada saat ini tidak bisa dipisah, karena itu menyakngut pekerjaan umum, tetapi karena beban kerjanya berat, maka mereka berharap tetap dipisah," bebernya.
Selain itu dalam maping dan skoring yang dilakukan terdapat OPD baru seperti dinas koperasi usaha mikro kecil menegah yang sekarang berafilasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag). “Secara skoring dan eksisteng, koperasi hampir tidak terberdayakan, maka kita akan buat ini satu dinas walaupun itu sifatnya tipe B atau tipe C," urainya.
Sementara ekonomi kreatif saat ini sedang dirumuskan nomenklaturnya apakah akan menjadi bagian dari Dinas Kebudyaan Pariwisata (Disbudpar) mucul di SOTK Dinas Perindustiran dan Perdagangan .
Ketika disinggung terkait ketersediaan anggaran untuk OPD yang baru, karena sebelmunya Pemkab Rohul sudah mengajukan KUA PPAS 2017 Ke DPRD Rohul, Nifzar mengaku pemkab Rohul akan mengkomunikasikan hal itu dengan DPRD. namun kemungkinan kua ppas 2017 yang sudah diajukan tersebut akan ditarik Dan dirvisi kembali sesuai dengan OPD yang baru ini.
"Target kita awal September Ranperda OPD ini sudah kita ajukan Ke DPRD bersamaan dengan Revisi KUA PPAS 2017 sesuai isntruksi mendagri agar OPD Dan KUA PPAS dibahas secara silmutan dan kita harapkan akhir September KUA PPAS 2017 bisa disepakti," pungkasnya. (dpr/adv/hms)
