Program ADD dan DD Berdayakan Masyarakat Kepenghuluan
BAGANSIAPIAPI - Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) kabupaten Rokan Hilir mengharapkan agar pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bisa berjalan tanpa kendala di lapangan meskipun disadari cukup banyak tantangan dalam menerapkan program yang baru berjalan pertama kali di kabupaten Rohil tersebut.
"Kita memang harus bisa mencegah potensi penyelewengan, karena ini adalah amanat dari Undang-Undang. Apalagi kalau tidak dijalankan dengan baik maka dana perimbangan bisa dipotong pusat, jadi harus maksimal penerapannya sesuai dengan Juklak dan juknis yang ada," kata Kabid Pemberdayaan Desa Bapemas Rohil,Sakinah,Rabu (18/3) di Bagansiapiapi.
Guna menjamin keterlaksanaan yang baik maka aparatur desa diminta bersikap profesional dalam mengelola ADD dan DD, sistem pengelolaan harus jelas, pertanggung jawabannya transparan dan tidak fiktif.Memahami ketentuan yang ada sangat penting mengingat peruntukan meningkatkan infrastruktur, kesehatan melalui Posyandu, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, kegiatan olahraga, pembinaan keagamaan seperti gharim, guru agama dan lain sebagainya.
"memang dana tersebut memiliki imbas yang sangat luas ke seluruh masyarakat sehingga harus benar-benar tepat sasaran dan dikelola dengan baik, ADD dan DD bersumber dari APBN dan juga hibah, dana perimbangan dan lain-lain yang nantinya masuk secara langsung ke dalam keuangan kepenghuluan atau desa yang ada. Bapemas secara khusus berkaitan dengan penangan teknis untuk program tersebut,"kata Sakinah.
dilanjutkan,Sejauh ini belum ditemukan kendala di lapangan apalagi untuk kegiatan di lapangan belum berjalan mengingat untuk pencairan dana di tingkat kepenghuluan baru dilaksanakan pada April nanti.proses pencairan dana berlangsung sekitar tiga kali dalam setahun dimana pada setiap pencairan mengacu pada progress pekerjaan di lapangan.
"Mungkin akhir April sudah bisa disalurkan, 178 kepenghuluan untuk anggaran nya bervariasi yang mengacu pada jumlah penduduk. Program itu memang telah berjalan sekitar tahun 2007 di daerah lain di Indonesia, diharapkan untuk di kabupaten Rohil bisa terlaksana dengan baik juga,"ujar Sakinah. ( Mpr/Af )
