RT/RW Belum Tuntas, Hampir Semua Desa Masuk Kawasan Hutan
Bukit Kerikil-portalriau.com- Desa Bukit Kerikil kecamatan Bandar Laksamana sudah cukup maju. Namun karena lokasi desanya masih berstatus kawasan hutan praktis surat kepemilikan tanah dan pekarangan belum bisa diurus sertifikat tanah begitu juga jalan poros desa tidak bisa dibangun.
Hal tersebut diungkapkan warga Desa Bukit Kerikil saat menerima kunjungan silaturahmi Bagus Santoso Bakal Calon Wakil Bupati Bengkalis bersama rombongan beberapa hari yang lalu.
" Tanah pekarangan dan kebun seluruh warga belum ada sertifikat dari Kantor Pertanahan. Sekarang kami hanya memegang SKGR dari Desa dan sebagian sampai Kantor Camat " kata Juri pemuka masyarakat setempat
Pengaduan dan harapan senada disampaikan Supendi mantan Kades meski SKGR menjadi salah satu bukti syah kepemilikan, namun warga berharap pemerintah memandu agar bisa mengurus menjadi sertifikat . Tujuannya selain lebih tertib surat sertifikat juga bisa dimanfaatkan untuk jaminan pinjaman modal usaha ke pihak Bank.
" Kami sudah sangat bersyukur pemerintah menjadikan Desa Bukit Kerikil menjadi Desa definitif. Kami bermohon arahan petunjuk terkait status lokasi supaya keluar dari kawasan agar warga dan desa kami bisa lebih makmur dan maju" Harap Supendi.
Menanggapi persoalan yang dihadapi warga desa Bakal Cawabup Bagus Santoso yang akan berpasangan dengan Bakal Cabup Kasmarni turut urun rembug untuk mencari jalan keluarnya.
Dikatakan Bagus Santoso
terkait administrasi surat identitas diri KTP sudah direspon langsung oleh Kadis Dukcapil. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan karena status desa masih kawasan hutan pembangunan jalan ketentuannya juga tak membolehkan kendati demikian sebenarnya kalau untuk fasilitas umum tidak ada alasan untuk menghambatnya.
" Kita ketahui bersama status desa kita masih masuk peta kawasan hutan. Solusinya harus keluar dari kawasan, Inilah benang merah kenapa terhambat semuanya. Harus padu serasi RTRW Provinsi, Kabupaten dan RDTR kecamatan. Sehingga tidak ada alasan pemerintah pusat yaitu KLHK untuk tidak menyetujuinya" jelas Bagus Santoso. Minggu (30/08/2020) siang
Lebih lanjut disampaikan Bakal Cawabup yang di usung parpol Koalisi Bengkalis Sejahtera (KBS) dari PAN,PBB, NasDem,Gerindera dan tambahan demokrat bahwa untuk menuntaskan problema masyarakat perlu siap siaga dan tanggap dari semua pihak. Produk RTRW melalui kesepakatan lembaga DPRD dan Ekesekutif. Selanjutnya kordinasi yang inten dengan Pemprov Riau, BPKH Wilayah Pekanbaru dan KLHK.
Lebih lanjut Bagus Santoso mengatakan secara lisan telah disampaikan kepada Menteri KLHK Siti Nurbaya saat diskusi dengan Cabup/ Cawabup di Kantor Partai Nasdem, hadir pada kesempatan tersebut Wagub Riau Edy Natar, Bupati Inhu Yopi Arianto. Ditegaskan oleh Menteri Siti Nurbaya pbahwa kawasan yang sudah menjadi pemukiman warga akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Sementara yang masih berupa kebun baik yang dikuasai warga atau perusahaan ada teknis yang akan mengaturnya.
" Semoga saja pada masa Gubernur Syamsuar akan ada percepatan dan kepastian pemukiman dan perkebunan milik warga sudah tuntas bebas dari kawasan hutan " harap Bagus Santoso.
Diketahui kondisi desa yang masih status kawasan hutan seperti desa Bukit Kerikil hampir merata di 11 kecamatan. Hanya kecamatan Bengkalis saja yang mendekati 80 persen terbebas dari kawasan hutan.
" Saya berkeliling ke Bandar Laksamana, Rupat Pinggir, Siak Kecil, Bukulut Batu, Batin Solapan hampir sama masalahnya desanya masih masuk peta kawasan hutan" imbuh Cawabup yang dikenal selalu blusukan ke desa-desa.
Kedepan dikatakan Bagus Santoso KBS akan berikhtiar sungguh sungguh dengan optimalisasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) untuk lahan pertanian dan perkebunan. Tentu dengan lankah awal Fungsionalisasi dan Optimalisasi RTRW dan RDTR Kabupaten Bengkalis. ( rls/ jon)
