• pembangunan

• wartawan
• 2016-08-01 05:51:17

ROKAN HULU-Dalam memacu lajunya pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), tidak hanya menghandalkan dana yang bersumber dari APBD Rohul. Tapi bagaimana seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Rohul dalam merencanakan dan menyusun program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Riau dan Pusat.

"Saya minta SKPD Rohul melakukan sinergitas anggaran pembangunan di Rohul, dari berbagai sumber. Baik melalui dana APBD Riau maupun APBN. Jangan menghandalkan APBD Rohul, tapi harus proaktif, melakukan lobi dan pendekatan dengan SKPD yang ada di Provinsi Riau maupun di Kementerian," ungkap Plt Bupati Rohul H Sukiman, Jumat, (29/7) terkait minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan di Rohul.

Menurutnya, perencanaan pembangunan pada tahun 2017 difokuskan kepada infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, program prioritas itu telah disampaikan kepada masing-masing SKPD Rohul untuk fokus merencanakan kegiatan tersebut. 

Namun perencanaan  akan dirumuskan itu, tetap konsisten dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah  seperti pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen serta program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sukiman mengatakan, dari program prioritas akan direncanakan tahun 2017 akan membutuhkan banyak pembangunan dan barang tentu membutuhkan pembiayaan dana besar pula. Maka itu, SKPD harus menetapkan program kegiatan skala prioritas, di luar dari itu kegiatan lainnya untuk dapat dikurangi, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah Rohul.

Keterbatasan anggaran daerah dalam melaksanakan pemenuhan pembangunan bidang infrastruktur dan pariwisata, SKPD dalam melaksanakan program pembangunan, lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan berhubungan dan berdampak besar kepada masyarakat. Sehingga pembangunan, direncanakan itu memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Rohul

Dijelaskannya, sangat perlu sinergitas anggaran pembangunan dari berbagai sumber, baik melalui APBD Riau maupun APBN. Untuk kegiatan membutuhkan angaran besar, agar SKPD mengusulkan  program tersebut ke Provinsi, bila tak memungkinkan dialokasikan di APBD provinsi, maka diusulkan melalui dana APBN

"Saya minta Kepala SKPD proaktif dan jemput bola untuk dapat mendapatkan dana APBD Provinsi dan APBN," tuturnya. (dpr/adv/hms)