Soal APBD Rohul, Bupati Rohul Akui Sudah dua Kali Surati PLT Gubri
ROKAN HULU-Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad, mengaku sudah dua kali menyurati PLT Gubri Arsyad Juliandi Rahman untuk segera memfasilitasi pembahasan APBD Rohul Murni 2016 yang hingga kini belum menemui titik temu.
Dalam surat tersebut, Achmad mengharapkan PLT Gubri untuk memfasilitasi Pemkab Rohul dan DPRD Rohul untuk melakukan pertemuan dengan Mendagri, sehingga Persoalan boleh Tidaknya pembayaran hutang dimasukan dalam APBD Murni 2016 bisa terpecahkan.
"Saya dua kali sudah surati gubernur agar segera APBD Rohul ini di fasilitasi ke mentri dalam negeri, artinya, TAPD Pemkab Rohul dengan Banggar DPRD Rohul bisa satu visi dan mendapatkan satu penjalasan dari mendagri," tuturnya.
Seperti yang diketahui, pembahasan KUA PPAS APBD Rohul Murni 2016 hingga kini masih mengalami jalan buntu. Tim TAPD Pemkab Rohul dan DPRD Rohul saling berbeda pendapat terkait pembayaran hutang kegiatan 2015.
Pemkab Rohul berpendapat, pembayaran hutan kegiatan 2015 wajib dibayarkan pada APBD Murni 2016 dan pembayaranya dilakukan berdasarkan hasil audit, sementara DPRD Rohul berpedapat sebaliknya, pembayaran hutang tidak bisa dilakukan di APBD Murni 2016, sebelum ada hasil Audit baik dari inspektorat ataupun BPK. DPRD berpandangan, pembayaran hutang 2015 baru bisa dilakkan di APBD 2015, setelah hasil audit keluar.
“DPRD tidak setuju kalau hutang pihak ke 3 itu dibayarkan di apbd murni, tetapi berdasarkan Mendagri itu harus dibayarkan kita hanya merujuk pada aturan, regulasi yang kita ikuti, seblum di bayar tentu kita audit. mereka hanya bertahan tidak mau bayar,” sebut Achmad
Meski sudah dua kali menyampaikan surat terkait penyelesaian Persoalan APBD Rohul Murni Ke PLT Gubri, hingga kini Pemrov Riau, tak kunjung menjadwalkan pertemuan antara TAPD, Banggar DPRD rohul dan Juga Pemprov Riau untuk memfasilitasi persoalan ini. hal ini menurutnya, semakin membuat, APBD Murni Rohul yang 5 bulan telah dibahas di DPRD Rohul, semakin tidak jelas.
"Bagaimanapun juga APBD itu belanja pemerintah, geliat ekonoimi masyarakat dan penopang daya beli masyarakat, kita sudah rasakan, 4 bulan terakir APBD ini tidak terlaksana, lesunya ekonomi masyarakat, jadi kita berharap semua pihak arif dan bijaksana, ini untuk masyarakat," pungkasnya.(dpr/raj)
