Kabupaten Siak Mendapat Program Rumah 1.000 Unit Dari Pusat
Portalriau.com - SIAK - Kabupaten Siak yang dipimpin oleh H.Syamsuar pada 2 periode ini, banyak pembangunan yang sudah di tata dengan baik.Seiring dengan itu, masih banyak masyarakat yang perlu perhatian khusus, demi tercapainya kesejahteraan, atau dalam arti entaskan kemiskinan.
Seperti rumah untuk berteduh, perlu bantuan untuk membuat rumah masyarakat jadi aman dan nyaman dipakai.Atau dikala masyarakat hanya memiliki rumah yang sudah tidak layak/lapuk, karena keterbatasan penghasilan.Hal inilah perlu dipikirkan oleh sang pemimpin untuk memperbaiknya.
Sehingga adanya program dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat Siak 1.000 unit rumah.Adalah merupakan hasil lobi yang dilakukan oleh sang Bupati Syamsuar ke pemerintah pusat.Karena untuk propinsi Riau, hanya Kabupaten Siaklah yang mendapat bantuan 1.000 unit rumah.
Menurut Kepala Dinas PUPR Ir.H.Irving Kahar Arifin, M.Eng, melalui Kabid Perkim (perumahan pemukiman) Khaidir Fitri, ST mengatakn, bahwa bantuan pemerintah pusat itu dalam bentuk 'Program MBR' ( masyarakat berpenghasilan rendah) sekitar 1000 unit yang tersebar di 14 Kecamatan, Kabupaten Siak, dengan anggaran sekitar Rp. 15 Milyar dari APBN 2018.
"Perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa bantuan yang diberikan itu nantinya hanya berupa, atap, lantai, dinding (aladin), yang lainnya silahkan masyarakat yang melengkapinya," terang Khaidir kepada Portal Riau, Selasa (13/03/18).
Tujuan program ini adalah, sambungnya, untuk entaskan kemiskinan, dengan mengingat situasi perekonomian di negara kita ini yang semakin sulit, dan masyarakat pun sulit membangun rumah, yang penghasilannya rendah/ pas-pasan.
"Maka, dengan program ini nantinya masyarakat yang berpenghasilan rendah/ pas-pasan itu, bisa terbantu untuk memperbaiki/membangun rumah sendiri, dimana biaya kebutuhan sehari-hari semakin tinggi," sebut Khaidir.
"Masalah orangnya sudah rampung, sudah didata semuanya, mulai dari RT, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.Kami tinggal menunggu tim verifikasi dari pusat saja, baru dilaksanakan program tersebut," jelas Khaidir. (DPR/Infotorial)
