Yunarlis Basri, Angkat Bicara terkait Penghulu Meradang di Siak
Siak (Portalriau.com) Sehubungan pemberitaan dari Media Info Siak beberapa hari ini dari hasil konfirmasi melalui Wa dengan (Portalriau.com) menyampaikan kami sampaikan bahwasanya Kampung yang sudah mengajukan proses pencairan dana kampung (APBN) tahap I, ADK (APBD) tahap I, ADK kurang bayar 2016 & Bagi Hasil Pajak sebanyak 103 kampung dari 122 kampung.
Informasi dari BKD terhadap realisasi keempat pengajuan dana tersebut (terlampir) Terhitung bulan Maret sdh ada transfer dana yg masuk ke rekening kampung, jadi tidak benar yg disampaikan oleh wartawan bhw sampai bln April blm ada pencairan.
" Kurang sinkron judul berita Info Siak.com ini dgn isi berita yg ditulis wartawan". ucap pak Yunarlis Basri".
Yunarlis Basri Siak: Sampai tanggal 9 april 2018 SP2D yg sudah diterbitkan yaitu
1. Dana Desa (APBN); SP2D yg sdh terbit 24 kampung dgn total nilai 4,04 milyar rupiah
2. Untuk ADK tahap I: SP2D yg sudah terbit 34 kampung dgn total nilai 7,37 milyar rupiah.
3. Untuk ADK kurang bayar SP2D yg sudah terbit 19 kampung dgn total 1,146 milyar rupiah.
4. Bagi hasil pajak ke kampung, SP2D yg sudah terbit 26 kampung dgn total 71,5 juta rupiah
[10/4 10:23] Yunarlis Basri Siak: Lampiran Laporan dr BKD
[10/4 10:26] Yunarlis Basri Siak: ADK Nyangkut di Pusat, Gaji Penghulu dan Perangkat Kampung di Siak Tertunda. Hingga memasuki awal Maret 2018, kekurangan bayar Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2017 masih belum ditransfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat.
Ditambah lagi tahap -- tahap proses pengajuan pencairan :
1. Kampung mengajukan berkas syarat pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung (DPMK) Kab. Siak
2. DPMK melakukan verifikasi berkas pencairan
3. Apabila berkas sdh lengkap, Penghulu tanda tangani kwitansi di BKD
4. BKD terbitkan SP2D
5. BKD posting ke Bank Riau
6. Bank Riau proses dan transfer ke rekening kampung/desa
"Terkait masalah keuangan desa/kampung (BKD, red) ini, di Kabupaten Siak masih jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lain, APBKam Siak sudah 95 Persen disahkan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kita mengalami percepatan 4 bulan di tahun ini. Sementara di Kabupaten lain masih ada yang baru membahas RKPKam," Yurnalis Basri, S.Sos. M.Si tutupnya.
"Sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan ke kami, tetapi kami sangat menghimbau bagi Kades yang mempunyai urusan dengan pemerintah apabila ada pertanyaan mengenai permasalahan, jangan berkomentar kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten.Silahkan langsung di konfirmasi melalui Kami , sehingga berita yang diterima akurat. Dan jangan biarkan kita terpecah belah hanya karena informasi yang tidak jelas keakuratanya".
Seperti kita ketahui, barang siapa yang menyebarkan berita yang tidak benar ke hal layak umum, sudah ada aturan hukum yang mengatur.Oleh karena itu, mari bijak-bijaklah dalam menerima informasi, terima kasih". Pungkas Yurnalis Basri, S.Sos. M.Si .(red).
