Demo, Masyarakat Pungkat Tagih Janji Bupati Inhil
TEMBILAHAN - Sekitar 80an warga pungkat dan ibu-ibu yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Pungkat Bersatu (OMPB) melakukan aski demontrasi di Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Kamis (09/12/2016).
Sebelum menyampaikan orasinya, massa aksi melakukan long march dari Pelabuhan Rumah Sakit menuju kantor Bupati Inhil.
Meski telah lama berlalu sejak timbulnya konflik lahan antara masyarakat pungkat dengan perushaaan PT Setia Agrindo Lestrai (SAL) pada tahu 2014, semangat masyarakat pungkat dalam memperjuangkan haknya dan mempertahankan hutan tidak surut.
Untuk itu kedatangan warga pungkat yang juga didampingi Deputi Eksekutif Walhi Riau Boy Even Sembiring dan LBH Pekanbaru untuk menuntut komitmen Bupati Inhil HM Wardan yang pasca konflik menyampaikan secara langsung akan segera menyelesaikan permasalahan lahan dan perizinan di Kabupaten Inhil.
Namun hingga saat ini, masyarakat Desa Pungkat belum melihat realisasi dari janji Wardan tersebut, "Tolong Bupati temui kami," teriak massa aksi OMPB yang dikomandoi oleh Asmar.
Kedatangan masyarakat yang memakan waktu dua jam menuju Ibu Kota Tembilahan harus menelan kecewa, karena mereka tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Inhil yang dikabarkan sedang dalam perjalanan ke Pekanbaru.
Setelah menyampaikan orasi masyarakat hanya ditemu oleh Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Inhil, Drs. Darusallam dan beberapa pejabat SKPD lain.
Selanjutnya setelah massa aksi membubarkan diri, beberapa perwakilan masyarakat pungkat melakukan pertemuan yang dihadiri Asisten II Setda Inhil, Kepala Kesbangpolinmas, Kabag Umum, dan Kepala BLH.
Pemda Inhil kewat perwakilan beberapa SKPD nya terebut menjajikan akan memfailitasi pertemuan dengan Bupati Inhil yang dijadwalkan pada akhir tahun ini.
Deputi Walhi Riau, Boy Even Sembiring menyampaikan pihaknya akan terus mendukung gerakan masyarakat dalam memperjuangan apa yang menjadi haknya dan memantau aktivitas-aktivitas perusahaan yang dalam operasinya merusak lingkungan.
"Tidak ada alasan bagi pemerintah (Bupati) tidak mau bertemu dengan masyarakatnya sendiri. Yang jelas kita tunggu dari pihak pemda untuk menjadwalkan pertemuan pada akhir desember ini," tegas Boy. (dpr/Ard)
