Warga Lima Desa Demo ke DPRD Rohul
ROKAN HULU--Ratusan warga lima desa yakni Desa Intan Jaya, Muara Intan dan Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam, Desa Rimba Jaya dan Rimba Makmur Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Senin (23/5) pagi menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Rohul.
Kehadiran perwakilan warga lima desa yang secara administrasi kependudukannya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Pemkab Rohul itu, mendesak Pemerintah Kabupaten Rohul dan Pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Rohul dan Kabupaten Kampar
Mengingat, sampai hari ini Pemprov Riau belum menetapkan tapal batas antara kedua kabupaten tersebut sebagaimana bunyi dari Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor 135.6/2779/SJ, tertanggal 31 Mei 2013, yang isinya memerintahkan Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau untuk melaksanakan percepatan penegasan batas daerah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rohul terkait lima desa yang sampai hari ini belum tuntas.
Sehingga secara dejure dan Defacto, lima desa yang saat ini masih mendapat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, secara yuridis, tidak bisa dipisahkan dari Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
Sebab didalam UU Nomor 53 tahun 1999, sudah jelas, 5 desa yang dipolemikkan oleh Kabupaten Kampar itu, masuk wilayah Kecamatan Kunto Darusalam yang merupakan bagian dari Rokan Hulu.Dimana didalam UU tersebut tidak ada istilah dititipkan.
Kedatangan warga lima desa disambut langsung oleh Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH dan sejumlah Anggota DPRD Rohul.Alasan masyarakat mendatangi DPRD Rohul, karena 95 persen aktivitas dan pelayanan di lima desa masih didukung penuh oleh Pemkab Rohul seperti petugas kesehatan dan guru.
Selain itu mereka mengakui masih warga Rohul dan bukan warga Kampar.Karena KTP yang dimilikinya KTP Rohul bukan Kampar. "Kabupaten Rokan Hulu sudah menjadi harga mati bagi kami (warga lima desa), dan tidak bersedia menjadi warga Kampar," tutur pendemo dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Rohul.
Menyikapi aspirasi masyarakat lima desa tersebut, DPRD Rohul segera menyurati Pemprov Riau dan mengirimkan komisi terkait untuk menyelesaikan masalah lima desa. "Kita meminta Pemprov Riau memfasilitasi Pemkab Rohul dan Pemkab Kampar untuk menentukan tapal batas antar dua daerah tersebut.Karena sampai hari ini, Pemprov Riau belum turun melesaikan tapal batas Rohul-Kampar," jelasnya.
Anggota DPRD Rohul dari fraksi PDI-Perjuangan Zulfahmi mengatakan kedatangan warga lima desa yang menyampaikan aspirasinya, mereka tetap ingin menjadi warga Rohul, bukan Kampar. Bahkan warga lima desa yang mengantongi KTP Rokan Hulu, mereka tidak ikut memilih dalam Pilkada serentak pemilihan Bupati tahun 2017 Kabupaten Kampar.(dpr/raj)
