Stabilkan Harga TBS Pemkab Rohul Bentuk Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit
PASIR PANGARAIAN- Pemerintah Kabupten Rokan Hulu (Pemkab) mengmbil langkah cepat dalam menstabilkan anjlokny hrga TBS di daerahnya dengan menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dengan pengusaha PKS, Koperasi dan Bumdes, di Convention Hal Masjid Agung Madani Islamic Center (MAMIC) Rohul, Senin (7/9)
Rakor ini bertujuan untuk membentuk asosiasi pengusaha Kelapa Sawit di Rohul, sebagai bagian paket kebijakan pemerintah menstabilkan harga TBS serta memperbaiki sistem pemasaran TBS yang selama dinilai terlalu panjang.
Rakor dibuka langsung Bupati Rohul Achmad dan dihadiri Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kkaddihutbun) Rohul Sri Hardono, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakkertrans) Hery Islami, Kepala Dinas Koperasi Dan Perindustrian (Kadikoperindag) T. Rafli Armien, Kepala BLH Rohul, Kordinator Bumdes Rohul, Syamzaimar serta Pimpinan dan perwakilan Perusahaan baik perusahaan perkebunan dan PKS,Koperasi dan Direktur Bumdes dan UED-SP se-Rohul.
Kata, Achmad kini sekitar 70 persen, warga Rohul bergantung pada sektor perkebunan Kelapa sawit dengan anjloknya harga TBS saat ini, menyebabkan banyak petani yang makin terjepit karena pendaptan mereka berkurang. Diharapkan dengan adanya asosiasi ini dapat berpengruh terhadap peningkatan harga TBS khusunya Kebun Plasma milik masyarakat.
"Pembentukan asosiasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan rakyat dari anjloknya harga TBS ini, kita harapkan asosiasi ini bisa kembali meningkatkan hrga TBS tidak hanya perkebunan inti namun juga plasma dan kebun milik masyarakat," ujarnya.
Jelas, Achmad dalam asosiasi ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama dibentuknya asosiasi ini, Pertama asosiasi ini dihrapkan bisa memebuat stabilitas harga, sehingga tidak ada perbedaan harga beli antara satu PKS dengan PKS lainya. Kedua, asosiasi ini nantinya akan bersama-sama pemerintah daerah, meminta kepadda pusat untuk meninju kembli pajak ekspor CPO yang lebih menguntungkan maasyarakat serta Menjaga kwalitas TBS petani, sehingga mendapatkan rendemin TBS Rakyat yang lebih tinggi.
Selain tiga tujuan utama tadi, dalam Rakor tersebut juga dibahas mengenai pembuatan MOU untuk memutus mata rantai perdagangan PKS yang dinilai terlalu panjang. penjualan TBS dari Petani ke PKS nantinya akan melibatkan Badan Usaha milik desa dan Koperasi.
Menurut Achmad kerjasama antara PKS dan Bumdes ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan.karena selain profesional bumdes juga sangat berperan di msyarakat khusunya dalam
"Para pengusaha tidak perlu ragu dengan peran bumdes ini, karena lembaga ini profesional, terbukti dari trade record dalam kredit dan usahanya selama ini yang dinilainya sukses. Tidak hanya profesional, Apalagi, Sisa hasil usaha BUMdes merek juga diperuntukan untuk sosial kemasyarakatan," bebernya
Sementara Humas PT Sawit Indo berjaya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah derah, namun demikian, dirinya meminta agar, pemerintah daerah dapat menjamin tidak ada konflik yang ditimbulkan dari adanya kebijakan ini, karena selama ini banyak pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan TBS ini. " Kita pada prinsipnya mendukung dengan rencana ini, namun tentunya pemerintah harus memberikan jaminan tidak ada konflik yang terjadi, karena nantinya hal itu akan merugikan perusahaan. " tutupnya (dpr/adv/humas)
