Belanja Rp 8,2 Triliun Akhirnya APBD Riau 2014 Disahkan Tadi Malam
Portalriau.com- (PEKANBARU), situsriau.com- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2014 akhirnya disahkan tadi malam melalui sidang Paripurna DPRD Riau yang dipimpin Ketua Djohar Firdaus.
Pengesahan dilakukan setelah DPRD Riau menambahkan dua rekomendasi dari sebelumnya 26 rekomendasi. Dua rekomendasi tambahan tersebut yaitu bantuan rumah ibadah harus dicairkan setelah pengesahan APBD 2014 dan kedua bantuan ke kabupaten kota dan harus dibangun dikomunikasi yang efektif ke kabupaten dan kota agar dilaksanakan dengan baik di APBD murni 2014.
Setelah tambahan dua rekomendasi tersebut, Ketua DPRD Drs HM Johar Firdaus MSi akhirnya meminta persetujuan anggota dan seluruh anggota menyetujui.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau akhirnya menyampaikan laporan kerja Badan Anggaran tentang RAPBD Riau 2014 lewat sidang paripurna, Kamis (9/1/2014) malam ini. Dari laporan kerja tersebut disebutkan APBD Riau 2014 mengalami defisit sebesar Rp 1,150 triliun.
Defisit APBD 2014 tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran, Gumpita pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi didampingi wakil ketua Almainis SH dan Hazmi Septiadi. Sedangkan dari eksekutif langsung dihadiri Pj Gubernur Riau Djoehermansyah Johan.
Disebutkan, Banggar menyepakati proyeksi penerimaan Riau pada tahun 2014 sebesar Rp 7,119 triliun. Proyeksi tersebut
Pendapatan asli daerah Rp 2,840 trilun yang terdiri dari pajak daerah Rp 2,322 triliun, retribusi daerah Rp 25 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 186 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 326 miliar.
Sedangkan pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp 3,638 triliun dengan rincian dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp 2,7 triliun, dana alokasi umum Rp 820 miliar, dan dana alokasi khusus Rp 43 miliar.
Dan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah diproyeksi Rp 640 miliar yang berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya tidak diproyeksikan.
Sedangkan belanja daerah diperkirakan sekitar Rp 8,269 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 3,611 triliun sedangkan belanja langsung sekitar Rp 4,657 triliun.
Komposisi untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai Rp 975 miliar, belanja subsidi Rp 5 miliar, belanja hibah Rp 1,031 triliun, belanja bantuan sosial Rp 30 miliar, dan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa sebesar Rp 1,022 triliun, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintahan desa dan partai politik Rp 536 miliar.
Sementara itu 26 rekomendasi Banggar disampaikan H Mansyur HS diantaranya menyangkut penggalian potensi daerah untuk peningkatan penerimaan dimana saat ini target APBD masih mengalami defisit. Salah satunya adalah dengan menggali potensi yang bersumber dari BUMD.
Selain itu, Banggar juga meminta Pemprov memperjuangkan PT BSP (Bumi Siak Pusako) agar bisa terlibat dalam pengelolaan Blok Siak bersama Pertamina, karena PT BSP sudah terbukti berhasil menyumbangkan pendapatan dari deviden sebesar Rp 50 miliar kepada Pemprov Riau.
Selain itu, Banggar juga merekomendasikan agar Pemprov. Riau bisa melaksanakan rintisan wajib belajar 12 tahun yang pada APBD 2014 sudah dialokasikan Rp 1,76 miliar. Begitu pula untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu lenih diperhatikan dan terus meningkatkan alokasi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap PAUD. Selain itu, Banggar juga mengingatkan agar layanan kesehatan terus ditingkatkan termasuk untuk rumah sakit jiwa dan rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota yang pada tahun anggaran 2014 dialokasikan Rp 35,9 miliar.
Selain itu Banggar juga merekomendasikan perbaikan pelayanan pada seluruh bidang layanan umum termasuk penanggulangan HgIV/AID, benanggulangan banjir, rumah layak huni, sarana olahraga dan sektor-sektor strategis lainnya. (src/red)
