Kader Golkar Inhil Diajak Berpikir Jernih
TEMBILAHAN - Suhu politik di internal Partai Golkar Inhil terus memanas. Manuver-manuver politik terus dimainkan untuk memperebutkan pucuk pimpinan partai, mulai dari dipindahkannya tempat Musda dari Sungai Guntung, Inhil ke Pekanbaru hingga ditundanya acara Musda.
Siapa aktor-aktornya ?, masih antara kubu HM Wardan yang saat ini menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir dan Aprizon yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Inhil.
Gejolak politik yang terjadi juga tidak terlepas dengan agenda besar demokrasi Pilkada Inhil tahun 2018 mendatang, dimana tahun 2017 sudah dimulai tahapannya, tentunya infrastruktur politiknya harus disiapkan dan dimatangkan sedini mungkin.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhil, HM Yusuf Said mengajak kader dan pengurus untuk berfikir cemerlang, karena Golkar akan menghadapi momen besar kedepan, konflik yang terjadi bisa merugikan bagi Partai Golkar Inhil sendiri.
"Mudah-mudahan adanya penundaan ini, kita semua bisa berpikiran jernih untuk kepentingan partai dan masyarakat kedepan. Rekonsiliasi pasca dualisme kepengurusan Golkar di Kabupaten Inhil. kesampingkan ego pribadi, Tahun 2019 sudah semakin dekat," ungkap Politisi senior Partai Golkar Inhil ini kepada awak media sepekan lalu.
Menurut Yusuf Dewan Pertimbangan partai perlu didengarkan, dan mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Penggarisan Dewan Pengurus Pusat (DPP) perlu diikuti, kalau kita memang merasa bahwa ini adalah organisasi yang ada aturannya, jangan kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan," jelasnya.
Menurutnya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) lebih efektif di Tembilahan, karena kondisi kota yang dikenal dengan kita Ibadah itu sangat kondusif. Kalaupun ada yang memiliki itikad mau mencoba keberuntungan untuk bersaing dalam Musda, menurut Dewan yang sedang mengetuai Komisi I DPRD Inhil ini dipersilahkan sepanjang itu untuk membesarkan partai.
"Kenapa dilaksanakan Musda di Tembilahan, karena kondisi Tembilahan masih kondusif, siapapun yang mau jadi ketua silahkan sepanjang tujuannya untuk membesarkan partai dan kepentingan masyarakat," ulasnya.
"Sampaikan saja visi misi secara terbuka di depan tokoh tokoh, WANTIM partai dan Pengurus Kecamatan (PK) yang sudah diputuskan di rapat rapat partai di ikuti," tutup HM Yusuf Said. (dpr/ard)
