Terkait Pelantikan Suparman, Masyarkat Rohul Minta Mendagri Cahyo Kumolo Tegas dan Jangan Plin-Plan
ROKAN HULU-Terkait pelantikan Bupati Rokan Hulu (Rohul), terpilih pada Pilkada 9 Desember 2015 lalu. Masyarakat Rohul meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo, jangan plin-plan, sebab dampaknya, kini ratusan ribu jiwa masyarakat psikolgis terganggu, akibat statemen yang tidak jelas.
"Tengok statemen di media terkait pelantikan Suparman, Bahasa apa itu?, "Mungkin Iya, Mungkin Tidak" kemudian ada statemen "Mempertimbangkan dalam waktu yang tidak ditentukan", kata-kata itu membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, pak Mendagrdi Cahyo Kumolo, cobalah turun ke Rohul, lihat dampak statemen itu. Kita khawatir nanti akan menucul tindakan radikal dan tindakan yang tidak diinginkan di tengah-tenggah, karena sudah menimbulkan polemik, sebab tidak ada kepastian dari pelantikan tersebut," terangnya, Masyarakat Rohul H. Syarkawi.
Lanjut, Syarkawi (Mantan Ketua Kadin Rohul), kini akibat stuasi politik yang tidak stabil, ekonomi di masyarakat semakin terpuruk, sebab diperkirakan, jika pelantikan ini tertunda, APBD Rohul pun Tahun 2016 ini tidak akan disahkan, karena hingga kini KUA-PPAS saja belum disepakti.
"Karena menurut peridiksi kita, antara legislatif dan eksekutif harus selaras untuk mengisi pembangunan di Rohul, nanti jika APBD disahkan pada saat pimpinan kini, tiba-tiba ketika berjalan ada pemimpin eksekutif baru, secara hirarki ini tidak akan singkron, sebab visi-misinya saja sudah berbeda," paparnya lagi.
Jadi, pinta H. Syarkawi kepada Mendagri Cahyo Kumolo, jangan mengacak-acak masyarakat Rohul, kini kondisi perekonomian masyarakat sudah sangat morat-marit, akibat stabilitas politik tidak menentu, karena kebijakan Mendagri yang seolah-olah tidak jelas.
Saat ditanya, terkait kasus hukum yang memimpa Suparman (Bupati Rohul Terpilih), di KPK-RI, Syarkawi menjawab itu hal yang sangat berbeda, jika ada aturan Pilkada harus dilantik, mesti dijalankan sesuai aturan, sebagai masyarakat yang taat kepada hukum, mestinya harus memperhatikan azas praduga tak bersalah.
"Jadi kami meminta kepada Mendgari Cahyo Kumolo, harus mengedepankan ke kondusifitas masyarakat, jika Polri pada Pilkada kemarin sudah berhasil mengamankan Rohul, jangan gara-gara kebijakan pemerintah pusat jadi ketentraman di masyarakat bawah tidak nyaman bahkan timbul kekacauan," tegasnya.
Tambahnya, jika ini berlarut-larut tentu sangat berpotensi kepada keamanan di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang pro-kontra di antara pendukung masing-masing calon. "Jadi kami berharap segara dilantikan sesuai aturan Pilkada dan Pemerintah Daerah, jika tidak kita khwatir nanti akan muncul tindakan-tindakan anarkis di masyarakat, apalagi kondisi ekonomi juga lagi kacau dan tidak menentu itu bisa jadi pemicunya," tukasnya.
"Sekali lagi kami masyarakat, meminta Mendagri harus tegas serta mengacu pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku, kemudian tetap mengedepankan azas parduga azas tak berasalah" tandasnya.(dpr/raj)
