BPN Terbitkan 2000 Prona Untuk Masyarakat Rohil
BAGANSIAPIAPI - Road Show Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Riau, Drs Lukman Hakim SH bersama rombongan meninjau pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Rohil. Dalam peninjauan itu juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah secara gratis dalam Program Agraria Nasional (Prona) kepada BPN Kabupaten Rokan Hilir.
Rombongan Kakanwil BPN Provinsi Riau mendapat sambutan hangat dari Bupati Rokan Hilir H Suyatno Amp dengan sambutan para tokoh dan pucuk suku Aceh di Mess Pemda rohil, Jalan Perwira, Bagansiapiapi, Kamis (29/12) pagi.Kedatangan Kepala BPN ini merupakan Kabupaten ke empat yang dikunjungi Melalui kegiatan singkat penyerahan secara simbolis kepada penerima sertifikat tanah gratis program Prona yang di Gedung Serbaguna.
Sebanyak 2.000 warga kurang mampu di Kabupaten Rokan Hilir menerima sertifikat tanah secara gratis program nasional (Prona) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hilir. Namun saat itu diserahkan secara simbolis sebanyak 232 warga dari 21 desa dan 7 Kecamatan di Rohil. Untuk sisanya nanti akan diserahkan oleh Bupati H Suyatno, Wabup Drs Jamiluddin saat kunjungan kerja ke Kecamatan.
Sertifkat diserahkan oleh Bupati Rohil H Suytano bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Drs Lukman Hakim SH serta Kepala Kantor BPN Rohil, Budi. Dalam kesempatan itu juga diserahkan hak pakai atas nama Pemkab Rohil yang di peruntukkan untuk Pelabuhan Bagansiapiapi.
Bupati Suyatno mengatakan, pihaknya sangat berteri maksih karena BPN Rohil sudah menjalankan program Prona sehingga warga-warga kurang mampu mendapatkan sertifikat secara gratis. "Ini program pusat dan kita dapat jatah 2000 bidang dan semua terlaksana selama tahun 2016," Ujar Bupati.
Namun sebagai catatan khusus memang ajuan sertifikat tanah milik Pemda Rohil masih banyak yang belum selesai. "Kita ajukan sejak 2002-2016 ada 344 persil, namun sampai saat ini baru 117 persil yang keluar dari BPN," Katanya.
Ia menjelaskan, Sertifikat yang diusulkan perlu cepat dikeluarkan mengingat sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat dan kerap menjadi temuan karena tidak adanya sertifikat. "Sudah berkali-kali kita ditanya BPK karena sertifikatnya belum ada, tentunya kita sangat berharap sisanya bisa segera selesai biar pertanggungjawaban ganti rugi kita bisa memiliki kekuatan hukum dan legal," Harap Suyatno.
Tak hanya itu, Bupati juga sempat curhat kepada BPN Riau, pasalnya lahan yang direncanakan membangun jalan lintas Sinaboi-Dumai terhalang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) perusahaan yang izinnya dikeliatkan oleh kementrian kehutanan dan lingkungan hidup. "Saya berfikir lahan itu didaerah kita hanya karena masuk HPH jadi kita sulit membangun jalan. Minta izinnya susahnya setengah mati. Tentu ini sangat menghambat pembangunan Rohil kedepan," Bebernya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Lukman Hakim, SH saat diwawancarai wartawan mengutarakan, sertifikat hak milik tanah sudah menjadi kebutuhan, ibarat sama dengan BPKB kendaraan bermotor. Artinya sudah selayaknya masyarakat sadar soal pertanahan ini.
"Kalau sudah ada sertifikat maka tanah milik kita legal dan memiliki kekuatan hukum," katanya. Ia juga berpesan agar para Camat, Lurah, Penghulu untuk berhati-hati dalam mengeluarkan surat keterangan tanah.
"Surat keterangan hati-hati karena fakatnya banyak yang tumpang tindih karena administasinya yang kurang baik. Misalkan lurah suatu tempat pensiuan dan mengeluarkan surat keterangan, berkasnya itu tidak diberikan kepada pejabat yang baru sehingga kembali mengeluarkan surat dilahan yang sama sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih," tegasnya.
Ia menambahkan, Terkait dengan realisasi Prona di Tahun 2017 mendatang, untuk APBN itu dibiayai sebanyak Rp3 juta persil, sisanya sebesar 2 juta nantinya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Jika Kabupaten Rokan Hilir menyanggupi melalui pembiayaan APBD maka sebuah hal yang sangat didukung oleh pemerintah pusat.
“Untuk target 2017, itu dari APBN dibiayai sebanyak Rp3 juta persil, sisanya seperti apa yang saya sampaikan kepada pak Bupati, apabila bisa diakomodir melalui APBD, Alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa, maka kita harus mencari cara lain mungkin dengan menggandeng CSR, dimana kebun-kebun masyarakat yang ada disini melalui CSR bisa membantu rakyat sekitar," ungkapnya.
Ia juga berharap, pelayanan BPN di daerah, khususnya di Provinsi Riau bisa terus meningkatkan pelayanan, melaksanakan penyuluhan sadar tertib pertanahan kepada masyarakat luas. Pihaknya berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam melayani kepengurusan Sertifikat masyarakat Rohil. (Dpr/Af)
