Cegah Penyimpangan, Pemkab Tandatangani Mou Dengan Kejari
BAGANSIAPIAPI - Agar kedepannya tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat menjalankan berbagai program pembangunan dinegeri seribu kubah, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melakukan kerjasama dengan kejaksaan negeri Bagansiapiapi. Kerjasama ini bertujuan agar SKPD nantinya bisa meminta petunjuk dan saling berkoordinasi sebelum mengerjakan suatu program pembangunan.
Mudah-mudahan dengan kerjasama ini kedepannya tidak ada lagi persoalan yang mengganjal disetiap SKPD, Momerendum of Understanding (Mou) ini harus dipertahankan untuk mengantisifasi agar dalam menjalankan berbagai program pembangunan tetap berada dalam koridor dan tidak sampai masuk kejurang hukum. Karena Mou ini dibuat fungsinya untuk saling mengingat antar kedua belah pihak.
Demikian disampaikan Bupati Rohil, H Suyatno Amp saat membuka sosialisasi tim pengawas dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) serta penandatanganan kerjasama dibidang hukum perdata dan tata usaha negara antara kejari Bagansiapiapi dengan SKPD dilingkungan Pemkab Rohil, Selasa (1/3) digedung serbaguna, Bagansiapiapi.
Selain melakukan kerjasama dengan Kejari, Bupati juga meminta Inspektorat Rohil yang tugasnya melakukan pengawasan untuk meningkatkan koordinasi dengan kejari rohil. ingat!!! kita dalam membangun daerah menggunakan uang negara dan rakyat, jadi sepersen pun anggaran yang kita gunakan harus memiliki pertanggungjawabannya. Untuk itu kita berharap kepada SKPD yang ada jangan lengah atau lalai dalam pembuatan SPj, "pesannya.
Pemkab Rohil terangnya sejauh ini sudah berupa membantu SKPD dalam mengelola anggaran sesuai dengan peruntukannya agar tidak sampai masuk kejurang hukum. "kita telah merekrut Tenaga Akuntansi yang ditempatkan disetiap SKPD untuk membantu menyiapkan Spj atas penggunaan anggaran. Namun, Tenaga Akuntansi itu kurang dimanfaatkan dan terkesan diabaikan begitu saja oleh SKPD yang ada, Sehingga tenaga akuntansi itu ada yang ingin berhenti bekerja, "beber Suyatno.
Dirinya menegaskan agar SKPD menyiapkan Spj terhadap anggaran yang telah digunakan dari sejak dini. Mengenai bantuan sosial dan bantuan lainnya yang diberikan kepada kelompok atau masyrakat harus sesuai jalur dan ketentuan. "jika menyerahkan bantuan kepada kelompok atau masyrakat harus melalui rekening Bank, dengan begitu bisa terhindar dari permainan atau istilah Kong kalingkong, "pungkasnya.
Ditempat yang sama Kajari Bagansiapiapi, Bima Suprayoga SH mengatakan kalau pihaknya siap membantu dan mendukung pemkab rohil untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor tanpa ada yang berurusan dengan pihak hukum. Niat baik membantu pemerintah ini menurutnya dikarenakan Bagansiapiapi menjadi perhatian nasional dan internasional atas pembangunannya.
"bayangkan saja kantor bupati rohil yang terletak ditepian sungai rokan menyerupai bangunan gedung putih yang ada di Amerika Serikat (AS), Kalau disekitar lokasi itu dikembangkan sebagai tempat objek wisata dengan maksimal, maka sangat diyakini akan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah dan manca negara didunia,"pujinya.
Bima juga mengatakan kalau dirinya telah membaca media harian kompas, dimana didalam media itu ada dimuatkan berita dengan judul "Dubai minati Bagansiapiapi ". Nah, ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua karena bagansiapiapi ini menjadi perhatian dunia internasional, "katanya bangga.
Sebagai institusi penegakan hukum yang bertugas dinegeri seribu kubah tentunya merasa bangga karena wilayah bertugas saya mendapat perhatian dari berbagai negara internasional. Makanya kita akan berupaya membantu pemkab Rohil untuk membantu SKPD yang ada agar dalam menjalankan program tidak terjadi penyimpangan. Selain itu dirinya juga meminta pemkab rohil untuk meningkatkan serapan penggunaan anggaran.
"apabila serapan anggaran rendah maka rakyat secara otomatis akan dirugikan, maka dari itu disarankan kepada SKPD yang tidak paham silahkan bertanya dengan kejari dan jangan sampai mengerjakan suatu program secara ragu-ragu. Kalau hal ini sampai terjadi maka dikawatirkan akan berurusan dengan pihak hukum, "tuturnya. SKPD fungsinya juga harus membantu dan mendukung bupati dalam menjalankan berbagai program, karena tanpa dukungan dari SKPD kinerja bupati tidak akan bisa berjalan dengan maksimal.
Terlepas dari itu dirinya juga menyarankan agar pemkab dan jajarannya harus menjalin hubungan yang baik dengan awak media massa. "ingat, tanpa jasa wartawan yang mempublikasikan berbagai kegiatan pemkab dimedia massa, maka rohil ini tidak mungkin bisa maju dan dijual keluar daerah, "tutup Bima sembari memuji Profesi wartawan.
sosialisasi tim pengawas dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) serta penandatanganan kerjasama dibidang hukum perdata dan tata usaha negara antara kejari Bagansiapiapi dengan SKPD dilingkungan Pemkab Rohil itu dihadiri Plt Sekdakab Rohil Drs H Surya Arfan, Anggota DPRD Rohil Rasyid Abizar, dan seluruh Pimpinan SKPD dilingkungan pemkab Rohil, serta jajaran dari Kejari Bagansiapiapi. (Dpr/Af)
