DURI - Portalriau.com-- Sehari jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Senin (16/8/21), penegakan sanksi administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terkait pelanggaran pencemaran lingkungan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang beralamat di Jalan Rangau, Kilometer 6, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis tak sesuai harapan. Plang segel terpasang jauh dari gerbang utama pabrik dikarenakan hadangan karyawan dan buruh pabrik.

Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bengkalis didampingi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan kawalan puluhan anggota Polri tampak gagal melakukan negoisasi berulang kali. Dari usaha berulang kali yang dilakukan DLH, ternyata ada sejumlah butiran poin yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) BupatiNomor 442/KPTS/VI/2021 pada 29 Juni 2021 tersebut yang menguntungkan Perusahaan.

Menurut Kuasa Hukum PKS PT SIPP,Tommy Bellyn Wilyadi SH asal Kantor Hukum Nusantara memaparkan sejumlah point SK Bupati yang menguntungkan perusahaan, salah satunya di Point ketiga, ayat 1 hingga 9 berisi, perintah penutupan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Ketiga selambat-lambatnya dilaksanakan enam bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

"Artinya, ada bahasa penutupan dimana kita yang melakukan penutupan, tapi diberi waktu enam bulan. Hal ini sudah final dan mengikat. Kalau lewat dari enam bulan baru dilakukan penutupan,"jelasnya.

Terkait perizinan, tambah Tommy, sudah ada dan menunggu pembaharuan semata."Palingan hanya 10 persen saja perizinan belum beres. Jika penutupan ini dipaksakan, jelas kami keberatan dan akan mengupayakan upaya hukum yang berlaku,"tegasnya.

Selain itu, tambah Tommy lagi, Pemerintah mestinya harus mempertimbangkan nasib ratusan tenaga kerja lokal jika dilakukan penutupan."Jumlahnya mencapai 400 jiwa. Belum lagi anak dan istrinya. Harusnya menjadi acuan dan pertimbangan,"pintanya.*

sumber : Riauterkini