Patuhi Permendagri 32 dan 39 , Dana Hibah Bansos belum bisa dicairkan
BAGANSIAPIAPI - Hingga saat ini belum ada sepersenpun Dana hibah yang dicairkan oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil). Pasalnya terkendala dengan Regulasi yang harus dipatuhi dan tidak bisa dilanggar sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011 dan nomor 39 tahun 2012 tentang tahapan pencairan dana Hibah dan Bansos.
Demikian Dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan Msi, rabu (9/9) dibagansiapiapi. Dijelaskan, Dana Hibah itu termasuk bagian dari dana Bansos. Misalnya dana hibah untuk anak yatim yang dimasukan kedalam pos bantuan hibah lainnya. Pencairan Dana hibah ini baru bisa dilakukan Proses dan dicairkan apabila sudah melalui Prosedur, "ujarnya.
Adapun Prosedurnya yakni masing-masing Organisasi harus mengajukan Proposal kepemkab Rohil dalam hal ini ditujukan kepada bupati dan bupatilah yang mengarahkannya Kesatuan kerja (satker), Misalnya bantuan anak yatim yang diposkan dibagian kesra setdakab Rohil.
Nah, Bagian Kesra akan melakukan Verifikasi oleh tim atas Proposal tersebut dan dilanjutkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal ini Sekretaris Daerah. Apabila dananya memengkinkan barulah dimasukan kedalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dimasukan ke APBD Rohil, "terang Surya Arfan.
Diakui Surya Arfan, Proposal yang saat ini semuanya dimasukan pada tahun 2015, sehingga todak ada yang melalui Prosedur verifikasi dan hasilnya tidak bisa dicairkan. "penyerahan Proposal harus sebelum penetapan APBD dan harus masuk kedalam RKPD, untuk tahun ini semua proposal tidak bisa dilakukan Pencairan dananya, "tegasnya.
Mengingat masih dalam tahapan sosialisasi, Proposal dana hibah dan bansos yang masuk tahun 2015 akan dialihkan pada APBD-P Rohil 2015. "Kalau APBD murni tidak ada yang bisa dicairkan dan kita buat suatu kebijakan yang nantinya akan kita masukan ke APBD-P. Kebijakan ini hanya berlaku untuk tahun ini, kedepannnya jika ingin memasukan Proposal harus sebelum APBD disahkan, 'jelasnya.
Bagi Organisasi yang mau mengajukan proposal harus sudah dimulai jauh-jauh hari. apabila Proposalnya masuk tahun 2015, maka baru dilakukan pencairan dananya ditahun 2016 mendatang. Kemudian apabila tidak mau mengantarkannya ke SKPD, maka bisa dimasukan lewat Musrenbang tingkat kecamatan pada bulan Februari dan Musrenbang Kabupaten pada Bulan April 2016 mendatang.
Jadi untuk proses dan pencairan dana Hibah dan bansos tahun 2015 masih menunggu pengesahan APBD-P oleh DPRD. "mudah-mudahan bisa cepat dan usulan masyrakat bisa segera dicairkan. Untuk RKPD tahun 2016 telah diserahkan pemkab Rohil ke propinsi Riau dengan total anggaran sebesar 4 Triliun. "sekarang pengajuan dana hibah dan bansos lebih tertib dan memang harus masuk kedalam APBD. berbeda pada tahun sebelumnya saat diajukan proposal langsung bisa dicairkan, "pungkas Surya Arfan. (dpr/Af)
