Warga Binaan Jarang Mandi, Pemkab Akan Bangun Sumur Bor di Rutan
BAGANSIAPIAPI - Ratusan Warga Binaan yang menghuni Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) Bagansiapiapi jarang mandi. Hal ini dikarenakan terbatasnya pasokan air bersih yang ada di Rumah Tahanan (Rutan) itu. Agar kedepannya para warga binaan bisa mandi dengan puas, pemkab Rohil dalam waktu dekat akan segera membangun sumur bor dihotel Pradeo tersebut.
Selain jarang mandi, ternyata warga binaan yang menginap dihotel pradeo kelas Cabang Bagansiapiapi selama ini tidur berhimpitan dikarenakan ruangan tahanan jeruji besi yang dimiliki Rutan sangat terbatas. Demikian dikatakan Bupati Rohil, H Suyatno Amp, Kamis (7/1) kemaren saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw di Lapas Bagansiapiapi.
Agar para narapidana (napi) kedepannya merasa nyaman dalam pembinaan, maka pemkab rohil dalam waktu dekat akan segera membangun sumur bor dirutan bagansiapiapi. "kita merasa iba melihat saudara kita yang sedang menjalani hukuman terlihat jarang mandi dikarenakan terbatasnya air bersih, makanya kita usahakan secepatnya untuk membangun sumur bor dilapas tersebut, "janji suyatno.
Selain kekurangan air bersih, bupati juga menyampaikan keibaannya melihat para warga binaan yang tidur berhimpitan. "bayangkan saja, dalam satu ruangan itu dihuni puluhan warga binaan. Parahnya lagi, agar satu ruangan itu bisa terpenuhi, maka tempat tidur diruangan itu dibuat seperti bertingkat hingga sejengkal mencapai plapon tahanan, "terang suyatno.
Rutan Bagansiapiapi ini adalah rutan yang paling tertinggi tingkat penghuninya dinegara kesatuan republik indonesia (NKRI). Nah, kondisi ini tentunya selain menjadi perhatian yang serius oleh pihak Kementrian hukum dan HAM (Kemenkum HAM) juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
"kita telah memberikan perhatian terhadap kondisi Rutan Bagansiapiapi dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan rutan yang baru di simpang dua ratus serta merencanakan pembangunan sumur bor. Namun perhatian yang kita berikan tentang pembangunan rutan baru itu hingga saat ini belum mendapatkan tanda lampu hijau dari pihak kemenkum HAM, "pungkas Suyatno mengakhiri. (Dpr/Af)
