Bupati Inhil Himbau Masyarakat Pro - Aktif ikut awasi Pelaksanaan Program DMIJ
PORTAL RIAU, INHIL - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengimbau masyarakat lebih pro - aktif memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sebagai suatu program prioritas Pemerintah Kabupaten Inhil.
Imbauan ini disampaikan Bupati Wardan pada pidatonya usai melaksanakan shalat terawih berjama'ah di Surau Darussalam, Jalan Pelajar, Tembilahan Hulu, Rabu (7/6/2017) malam.
Pengawasan yang diberikan masyarakat, menurut Bupati Wardan merupakan salah satu wujud pemberdayaan dari seluruh komponen masyarakat itu sendiri.
"Memang pelaksanaan DMIJ, selain konsep yang menitikberatkan pembangunan di kawasan perdesaan, dalam konteks pelaksanaannya dituntut pula keikutsertaan masyarakat yang merupakan manifestasi dari kegiatan pemberdayaan," ungkap Bupati disambut riuh tepuk tangan jema'ah Surau Darussalam.
Pengawasan tersebut, dikatakan Bupati Wardan juga dapat difungsikan sebagai sebuah instrumen untuk mengeliminir potensi penyelewengan dana anggaran pelaksanaan program DMIJ yang relatif besar hingga mencapai Rp. 180 Milyar per tahunnya atau berkisar antara 8,5 sampai 10 persen dari total APBD Kabupaten Inhil.
"Sekiranya dari hasil pengawasan oleh masyarakat, ditemukan bukti adanya penyelewangan dana pelaksanaan DMIJ maka segera laporkan kepada saya. Begitu pula, jika ada indikasi dari oknum pelaksana maupun pengelola anggaran yang 'bermain', silahkan masyarakat langsung laporkan kepada saya," minta Bupati Wardan dengan penuh penegasan.
Dalam pelaksanaan DMIJ, Bupati Wardan mengimbau kepada aparatur Pemerintahan Desa untuk senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dana anggaran. Sebab, sejak awal, lanjut Bupati, program DMIJ tersebut memang telah mengusung manajemen mesjid dalam hal pengelolaan keuangan.
"Secara teknis, transparansi dan akuntabilitas ini dilakukan dengan cara memajang total pemasukan dan pengeluaran dari dana anggaran DMIJ di setiap Kantor Desa menggunakan papan tulis misalnya. Sehingga, masyarakat dapat mengakses informasi seputar penggunaan dana DMIJ dengan lebih leluasa tanpa ada yang ditutup - tutupi," tutup Bupati Wardan. (adv/DPR)
