Bupati Rohul Suparman Buka Bimtek Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan
Portalriau.com - PASIRPANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu H Suparman, S.Sos MSi menghimbau seluruh pihak, berhati-berhati gunakan Dana Pemerintah, Khusunya Dana Hibah Dan Bantuan Sosial (Bansos). Pasalnya, sudah Banyak Orang yang terjerat persoalan Hukum, karena tak mampu mempertanggungjawabkan dana yang diberikan oleh pemerintah baik berupa dana Hibah ataupun Dana Bantuan Sosial.
"Setiap Rupiah dana pemerintah itu, harus dipertanggungjawabkan, untuk itu saya minta hati-hati menggunakan dana pemerintah, jika dirasa tidak bisa dipertanggunjawabkan jangan ambil resiko", kata Bupati Rohul Suparman, Rabu (6/9/2017), Saat membuka Bimtek Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan, yang digelar Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian.
Mantan Ketua DPRD Riau Itu menilai, saat ini, terdapat fenomena, penggunaan dana pemerintah acap Kali dijadikan celah menjatuhkan orang atau organisasi tertentu. Bendaharawan, tentunya akan menjadi orang pertama yang diperiksa Penegak Hukum, karena dianggap sebagai yang paling mengatahui, tekhnis penggunaan Keuangan tersebut. Karenanya, Pelaksanaan Bimtek Yang digelar BPKAD ini, Lanjut Suparman, sangat Penting dan strategis mengingat ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi kepada calon penerima hibah dan bansos. "Melalaui bimtek ini, Seluruh Bendahara dapat mengetahui apa saja yang harus dilengkapi dalam membuat laporan pertanggung jawaban dana sesuai aturan pemerintah," harapnya.
Tampak Hadir dalam kegiatan bimtek tersebut, sekdakab Rohul Ir Damri Harun, kasi wilayah 1 B Inspektur dalam negeri, Agung Aryanto, Asisten, kepala dinas kantor dilingkungan Pemkab Rohul, serta sekitar 120 bendaharawan yang berasal dari yayasan,organisasi Partai politik, LKA, masjid, surau suluk, yang terdaftar di Kesbangpol Rohul. Sementara itu, Kepala BPKAD Rohul Jaharuddin mengatakan, adapun Latar belakang digelarnya bimtek ini, dikarenakan Belum adanya aturan yang jelas dan tegas atas belanja hibah bansos di daerah. Selain, banyaknya permasalahan hukum terkait dengan pemberian hibah bansos. "Perlu adanya penyatuan persepsi antara pemberi dan penerima hibah, terkait pembuatan pelaporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai standar baku pemerintah." jelasnya.
kegiatan Bimtek Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 6 September sampai 8 September 2017 di hotel Sapadia pasirpemgaraian. jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 320 bendaharawan yang berasal dari yayasan, Organisasi, Partai Politik, Paguyuban, Masjid, Surau Suluk, Lembaga Kerapatan Adat yang terdaftar di Kesbangpol serta Bendaharawan Desa, Kecamatan dan SKPD di lingkungan Pemkab Rohul. (Advertorial/Humas/DPR)
