FGD, Pemkab Inhil Diminta Ekspose Potensi Kelapa Secara Kontinu
Portalriau.com - PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diminta untuk melakukan ekspose potensi kelapa secara kontinyu oleh tim Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang anggota tim Nawacita Presiden Jokowi, MX Sunarto dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di aula Hotel Pangeran, Pekanbaru. Dengan tujuan agar potensi besar sektor perkebunan kelapa Kabupaten Indragiri Hilir tidak disia - siakan dan hilang begitu saja 'termakan' waktu.
Dalam diskusi tersebut, Bupati Inhil memaparkan secara detail tentang potensi kelapa yang ditunjang oleh areal perkebunan yang begitu luas, bahkan diketahui sebagai Kabupaten dengan hamparan perkebunan kelapa terluas dunia.
Kendati demikian, dijelaskan ihwal kerusakan yang dialami oleh sekitar 20 persen areal perkebunan kelapa rakyat yang memerlukan penanganan serius. Oleh karenanya, dilanjutkan Bupati, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk persolaan perkebunan kelapa rakyat tersebut.
"Belum lagi, ketika berbicara tentang harga kelapa yang fluktuatif sehingga dalam momen tertentu dapat memberikan pressure terhadap para petani kecil," jelas Bupati.
Konkretnya, Bupati meminta kepada Pemerintah Pusat merumuskan regulasi untuk melakukan standardisasi harga jual kelapa dan menggelontorkan sejumlah dana APBN guna memberikan stimulus bagi perkembangan sektor perkebunan kelapa Kabupaten Inhil. "Semoga harapan ini bisa dapat terwujud guna mengatasi beberapa kendala yang tidak dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Inhil," tukas Bupati.
Tak hanya mengungkap tentang potensi perkebunan kelapa, pada pertemuan malam itu, Bupati Inhil yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan sejumlah pejabat eselon Pemerintah Kabupaten Inhil, juga mempresentasikan potensi sektoral Kabupaten Inhil lainnya, seperti sektor Perikanan, Tanaman Pangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil Said Syarifuddin menyebutkan, kebutuhan Inhil bukan hanya sebatas kebutuhan akan pengembangan potensi sektoral. Namun juga, memerlukan pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur wilayah, seperti jalan, jembatan, dermaga serta sarana dan prasarana publik yamh bersifat fisik.
"Pembangunan jalan, jembatan dan dermaga tentunya bertujuan untuk menunjang bidang transportasi, meningkatkan konektifitas antar wilayah dalam Kabupaten Inhil yang memiliki jarak tempuh relatif jauh. Ini juga menjadi kebutuhan utama masyarakat Inhil," ungkap Sekda.
Terkait sarana transportasi publik, Sekda mengatakan, rehabilitasi landasan pacu Bandara Tempuling juga perlu untuk dilakukan guna mengoptimalkan pengoperasian Bandara yang dinilai kurang aktif saat ini.
Begitu pula dengan pelaksanaan proyek nasional, pembangunan pelabuhan Samudera yang saat ini belum bisa difungsikan karena akses menuju pelabuhan masih terkendala oleh pembangunan jembatan penghubung.
"Kalau saja, pelabuhan Samudera dapat difungsikan, maka hal ini sangat potensial sekali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya Indragiri Hilir. Lebih lagi, jika wilayah perairan Inhil ditetapkan sebagai salah satu jalur tol laut yang merupakan program gagasan Presiden Jokowi" kata Sekda.
Seusai mendengarkan pemaparan oleh Bupati Inhil dan Sekda, Tim Nawacita Presiden Jokowi memberikan respons positif atas potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Inhil. Maka itu, tim Nawacita pun merekomendasikan beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil, yakni membuat Grand Desain pengembangan produk kelapa terpadu dengan pendampingan investor, menciptakan kawasan agro - wisata serta membentuk Focus Group Discussion (FGD) Nasional.
Selain itu, untuk mendapatkan pembiayaan melalui APBN, menurut Tim Nawacita, Pemerintah Kabupaten Inhil perlu menyampaikan surat kepada Kementerian terkait agar dapat menjadi perhatian sekaligus menyampaikan tembusannya kepada Presiden agar tim Nawacita juga dapat memberikan masukan kepada Presiden. (Advertorial/Humas/DPR)
