Kemenag Labuhanbatu kesulitan mendata penghentian keberangkatan calon jemaah Umroh.
Labuhanbatu.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu mengaku kesulitan mendata dan mengumpulkan jumlah calon jemaah Umrah dan peziarah di daerah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah Umrah dan ziarah oleh Pemerintah Arab Saudi.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, Safiruddin Harahap didampingi Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Makmur Siregar di Rantauprapat, Jumat (28/2/2020) sore di ruang kerjanya jln Asrol Adam kecamatan rantau selatan menyampaikan, sudah mendapat kabar terkait penanganan jemaah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah Umrah dan ziarah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.
Pihaknya memahami kebijakan itu dengan pertimbangan kesehatan ummat yang lebih besar dan akan memberikan informasi kepada calon jemaah Umrah dan peziarah yang terdampak pembatalan keberangkatan.
Namun, pihaknya terkendala pendataan jumlah calon jemaah Umrah dan peziarah dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau biro perjalanan wisata yang ada di daerah. "Ya, sampai sekarang kita belum mendapatkan data jamaah Umroh dan peziarah yang berangkat ke Arab Saudi," katanya.
Safiruddin menjelaskan, secara teknis sudah mendata 16 biro perjalanan wisata yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu. Sementara, hanya 4 biro yang terdata meminta surat rekomendasi pemohon paspor secara berkala untuk Umrah dan peziarah.
Menurut dia, surat rekomendasi dari biro perjalanan wisata itu tidak menyertakan jumlah calon jemaah Umrah dan peziarah yang berangkat ke Arab Saudi. "Ya, memang data basenya itu berapa yang berangkat kita tidak memiliki," jelasnya.
Safiruddin mengimbau agar biro perjalanan wisata yang berada di Kabupaten Labuhanbatu agar memberikan informasi yang sejelas-jelasnya untuk menyikapi penghentian sementara ibadah umrah dan ziarah, diantaranya kebijakan yang terbaik untuk para jemaah.
"Kedepannya kami meminta agar biro perjalanan wisata memberikan jumlah calon jemaah Umrah dan peziarah," jelasnya.
