Pjs Bupati Inhil Ikuti Rakornas Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018
Portalriau.com - JAKARTA - Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Rudyanto mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/18).
Rakornas tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota yang akan melangsungkan Pilkada pada bulan Juni mendatang. Selain itu, turut hadir pula Ketua KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi. Menurut, Pjs Bupati, Rakornas yang diadakan Kemendagri tersebut merupakan upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada Serentak 2018.
"Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan pilkada yang menggembirakan", kalimat itulah yang dikemukakan Sumarsono yang tujuannnya tidak lain adalah untuk menciptakan Pilkada yang bersih, jujur dan adil serta jauh dari pertikaian," ujar Pjs Bupati usai rapat. Menurutnya, peran pemerintah pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.
Beliau menuturkan, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan. "Tentunya hal itu agar dapat meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari gesekan horizontal di tengah masyarakat," urainya. Setidaknya, terdapat tiga tujuan diselenggarakannya rakornas itu. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang pilkada, memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.
Kedua, mengkonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang. Ketiga, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah, dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.
"Sesuai dengan substansi dari rakornas tersebut, Saya memiliki harapan yang besar, baik itu kepada para kandidat beserta tim pemenangan juga secara luas kepada masyarakat Inhil agar dapat senantiasa menjaga kondusifitas situasi Pilkada dalam setiap tahapan yang dilangsungkan," tandasnya. (Advertorial/Humas/DPR)
