DPRD Kritisi Pengembangan Pulau Jemur
BAGANSIAPIAPI - DPRD kabupaten Rokan Hilir meminta pemerintah daerah untuk bisa ambil sikap tegas mengenai pengembangan pulau Jemur yang merupakan pulau terluar berbatasan dengan negara tetangga.
Demikian disampaikan wakil ketua DPRD Rohil Abdul Kosim SE, menurutnya kebijakan pemkab melalui badan atau dinas terkait untuk pengelolaan pulau Jemur harus jelas, terukur dan transparan.
"Sebab setiap kita berbicara soal pulau Jemur, tidak hanya menyangkut di dalam kabupaten atau propinsi Riau saja, tapi merupakan isu nasional yang strategis dan internasional, karena mengingat sebagai batas terluar antar negara Indonesia dengan Malaysia," ujar Abdul Kosim, Jumat (12/6) di Bagansiapiapi.
Akos panggilan Akrab Abdul Kosim mengkritisi sejumlah rencana pengembangan pulau Jemur yang sampai saat ini tidak menunjukkan realisasi nyata di lapangan. keinginan beberapa investor yang disebut-sebut tertarik untuk membangun lokasi wisata di pulau tersebut terkesan tidak serius.
"Seperti diketahui cukup banyak investor yang ingin membangun pulau Jemur, tapi nyatanya tak ada yang terbukti. Jika memang ingin membangun pulau Jemur saya kira harus oleh pemkab sendiri, untuk apa membawa pihak ketiga, apalagi jika pihak ketiganya justeru WNA, kan ini adalah perbatasan negara. Ini menunjukkan bahwa pemkab belum memiliki proyek, rencana jangka panjang untuk membangun pulau Jemur," bebernya.
Sikap pemkab yang cepat tertarik dengan kedatangan pihak yang disebut investor menurut Akos perlu dirubah. Sebaliknya pemkab harus bisa secara terbuka untuk menyodorkan konsep pembangunan daerah atau kawasan perbatasan itu tanpa melibatkan investor.
Dengan kondisi yang ada kita harus memikirkan untuk membangun apa yang diperlukan di pulau Jemur, dengan melibatkan kearifan lokal termasuk memberdayakan masyarakat yang secara historis berkaitan dengan pulau Jemur yaitu masyarakat kepenghuluan Pasir Limau Kapas (Palika), "pungkas Akos. (Mpr/Af)
