• lingkungan

• 2015-09-19 12:42:51

BENGKALIS – Luas Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di Provinsi Riau per 16 September 2015 tercatat sebanyak 4.581,5 hektar (ha). Sementara pada tahun 2014 (data mulai 25 Februari 2014), seluas 22.037 ha. Artinya, menurun 17.445,5 ha atau 79,21 persen.

Pada periode yang sama, dari 12 kabupaten/kota di Bumi Lancang Kuning ini, salah satu daerah yang luas Karlahutnya menurun signifikan adalah Kabupaten Bengkalis. Jika di tahun 2014 seluas 8.529 ha, di tahun 2015 hanya 302 ha. Dengan kata lain, berkurang 7.957 ha atau 96,34 persen.

Berdasarkan data yang dipaparkan saat Rapat Koordinasi Penanganan Karlahut Provinsi Riau di Balai Serindit Gedung Daerah Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru yang dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt GUbri) H Arsyadjuliandi Rachman, Jum’at (18/9/2015) kemarin, dapat pula diketahui bahwa tahun 2014, Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penyumbang luas Karlahut terbesar. Yaitu 8.259 ha dari 22.037 ha atau 37,48 persen.

Sementara di tahun 2015 justru sebaliknya. Kabupaten Bengkalis malah menjadi daerah yang berkontribusi dalam penurunan luas Karlahut yang terbesar di provinsi ini. Yaitu 7.957 ha atau 45,58 persen dari total penurunan luas Karlahut di Provinsi Riau sebanyak 17.445,5 ha.

Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie menjelaskan, salah satu pihak yang memiliki andil terhadap penurunan luas Karlahut tersebut, adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan perkebunan di Kabupaten Bengkalis. Khususnya partisipasi mereka dalam pembuatan blocking canal atau kanal penyekat.

Meskipun tidak menyebut jumlah blocking canal yang secara swadaya telah dibangun perusahaan-perusahaan tersebut, kata Ahmad Syah, dengan adanya kanal penyekat itu, selain menyebabkan lahan milik perusahaan-perusahaan tersebut menjadi lebih lembab dan sulit terbakar, juga dapat membantu meminimalisir dan memudahkan penanganan bila terjadi Karlahut.

Maksudnya, kalaupun terjadi Karlahut, menjadi terlokalisir sehingga tidak cepat meluas dan lebih mudah dalam pengendaliannya. Karena itu, selain memberikan apresiasi atas konstribusi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi Riau ini, sangat berharap ke depan jumlah blocking kanal yang dibangun perusahaan-perusahaan tersebut dapat ditingkatkan jumlahnya.

“Bukan saja di lahan perkebunan milik mereka. Sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggungjawab dalam pencegahan Karlahut, melalui program corporate social responsibility (CSR), kanal-kanal tersebut hendaknya dapat dibangun di kawasan yang rentan terjadinya Karlahut, meskpiun di luar areal perkebunan milik mereka,” harap Ahmad Syah usai mengikuti Rakor tersebut.

Untuk memotivasi dan menggugah, Ahmah Syah berharap pemerintah juga dapat memberikan reward kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki dan telah membuktikan kepedulian dan tanggungjawabnya terhadap penanganan Karlahut.

“Khususnya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan Karlahut. Kita nilai adanya hal demikian juga penting. Dengan adanya penghargaan seperti ini kita optimis akan muncul dan membangkitkan semangat perusahaan-perusahaan untuk ‘berkompetisi’ membuktikan kepedulian dan tanggungjawab mereka dalam pencegahan Karlahut,” saran Mantan Kepala Bapedalda Provinsi Riau ini.

Ahmad Syah juga menjelaskan, sesuai harapan Plt Gubri dalam Rakor tersebut yang meminta kepada kabupaten/kota untuk membangun investasi pencegahan Karlahut dan kabut asap ke depan, maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015, Pemkab Bengkalis memang sudah merencanakannya. Sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan blocking kanal.

“Berapa detailnya dana dan banyaknya kanal penyekat yang bakal dibangun, mohon maaf saya tidak ingat persis detail jumlahnya. Namun dana untuk pembangunan kanal penyekak tersebut kita anggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). Rinciannya mohon langsung dikonfirmasi dengan Kepala Dinas PU,” pungkas Ahmad Syah.(dpr/sya)