Tangani Abrasi di Pulau Bengkalis Menkeu Berjanji Koordiasi Kementerian Terkait
BENGKALIS – Setelah meninjau dan melihat dari dekat kerusakan abrasi, Pulau Bengkalis, Menteri Keuangan RI Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro berjanji untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Pulau Bengkalis berada di batas terluar yang berbatasan dengan Malaysia. Dengan mundurnya garis pantai karena abrasi, maka berpengaruh pada garis terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu butuh penanganan serius terhadap abrasi pantai,” demikian diungkapkan Menteri Keuangan RI, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, saat mengunjungi kawasan abrasi di areal PT Meskom Agrosarimas, Selasa (16/6/2015).
Menkeu RI bersama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Jon Erizal, dalam kunjungan di kawasan abrasi terparah di Pulau Bengkalis, didampingi langsung oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, Wakil Bupati Bengkalis, Suayatno, Sekretaris Daerah, Burhanudin, anggota DPRD Bengkalis, Zamzami, Pimpinan PT Meskom Agro Sarimas, Pendi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI mendengarkan pemaparan dari pihak PT Meskom Agro Sarimas, bahwah garis pantai di sisi Utara dan Timur pulau Bengkalis sepanjang 83 Km. Kawasan yang terparah terkena abrasi pantai sepanjang 55 Km, sedangkan abrasi terparah berada di kawasan Tanjung Jati hingga Muntai sekitar 22,5 Km. Rata-rata setiap tahun luas abrasi mencapai 59,02 hekter dan laju abrasi mencapai 32,5 meter per tahun.
Selama 26 tahun (1988 – 2014) diperkirakan daratan Pulau Bengkalis yang hilang akbiat abrasi mencapai 1.504,93 hektar. Data dikutib dari studi analisa laju abrasi pantai PUlau Bengkalis dengan data satelit, studi penelitian Sigit Sutikno Fakultas Teknik Universitas Riau.
Pada kesempatan itu, Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh juga berbagi cerita, bahwa dua tahun lalu saat berkunjung di tempat yang sama, sekitar seratus meter menjorok ke laut, merupakan daratan tempat dirinya berdiri. Kini daratan itu, hilang karena tergerus oleh abrasi pantai.
Sejauh ini kata Herliyan, Pemkab Bengkalis telah melakukan upaya-upaya penanggulangan abrasi pantai. Seperti melakukan proyek penahan gelombang di sejumlah titik terparah abrasi. Namun karena upaya penanggulangan abrasi membutuhkan dana cukup besar, maka pihaknya berharap kepada pemerintah provinsi maupun pusat untuk menanggulangi abrasi di Pulau Bengkalis.
Setelah mendengarkan pemaparan, Menteri Keuangan RI mengatakan, perlu ada langkah dan upaya ekstra dalam penanganan abrasi pantai. Terlebih Pulau Bengkalis, selain merupakan daerah terluar RI, juga memiliki potensi besar terutama di sektor perkebunan, seperti kelapa sawit. Kondisi abrasi yang parah tentu menyebabkan hilangnya potensi besar sektor ekonomi.
Dikatakan Menkeu, selain akan mengupayakan pembangunan abrasi laut, seperti pembuatan tembok atau pemecah gelombang, pihaknya juga berharap adanya upaya pelestarian lingkungan. Salah satunya melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove sebagai benteng abrasi.
Disinggung tentang pembiayaan untuk penanganan abrasi, Menteri Keuangan menegaskan butuh sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Sebab menurutnya, penanganan abrasi bukan hanya dilihat dari prespektif kepentingan daerah, namun juga dilihat dari kepentingan pusat. “Tentu kita tidak bisa potensi ekonomi hilang karena abrasi, kemudian garis pantai kita semakin mundur,” ujar Bambang.(mpr/adi)
