Portalriau.com - DURI – Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie minta agar Panitia Pengawas (Panwas) menyelesaikan secara tuntas ‘kasus tangkap tangan’ bagi-bagi souvenir berupa baju dan gelas bekas bergambar salah satu calon bupati dan berlogo lambang daerah Bengkalis yang terjadi di Kecamatan Bantan, Senin (7/12/2015) malam.

“Kita sudah minta Panwas beserta stakeholder terkait menyelesaikan persoalan tersebut hari ini juga agar tidak mengganggu tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 selanjutnya. Harus sudah tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum hari pemungutan suara,” tegas Ahmad Syah.

Meskipun gelas bekas bergambar salah satu calon bupati tersebut terdapat lambang daerah Bengkalis, Ahmad Syah menegaskan, hal itu sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

“Tak ada kait kelindannya dengan Pemkab Bengkalis. Sama sekali tak ada hubungannya,” imbuhnya berulang kali, usai meninjau persiapan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 86 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Selasa (8/12/2015).

 Ahmad Syah juga menegaskan tidak mengetahui sedikit pun jika selama ini gelas bekas bergambar salah satu calon bupati dan berlogo lambang daerah Bengkalis disimpan di Wisma Daerah Bengkalis, kediaman resmi Bupati Bengkalis.

“Sejak kami dilantik sebagai Penjabat Bupati Bengkalis, sama sekali tidak ada laporan atau informasi barang tersebut disimpan di Wisma Daerah Bengkalis,” jelasnya.

Selain itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Riau ini mengatakan tidak mengetahui bahwa gelas bekas tersebut baru dikeluarkan dari Wisma Daerah Bengkalis sekitar tiga hari lalu.

Dia menegaskan akan menindak tegas jika Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bengkalis yang bersubahat atau  terlibat dalam‘kasus tangkap tangan’ bagi-bagi souvenir berupa baju dan gelas bekas bergambar salah satu calon bupati dan berlogo lambang daerah Bengkalis yang terjadi di Kecamatan Bantan itu.

“Saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Panwas. Jika memang ada ASN yang terlibat persekongkolan, akan kita tindak tegas. Karena sebagai bentuk sikap tidak netralitas, hukumannya sudah jelas. Karena itu kita minta Panwas beserta stakeholder terkait menyelesaikan persoalan tersebut paling lambat hari ini juga. Tidak boleh ditunda-tunda,” pungkasnya. (DPR)